Polewali Mandar, Sulawesi Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat integritas tata kelola pemerintahan daerah. Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (6/8/2025).
Acara ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan langkah-langkah pencegahan korupsi antara pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga penegak hukum, guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyambut baik kehadiran KPK di daerah. Ini bukan hanya bentuk pengawasan, tapi juga dukungan nyata agar kami bisa memperbaiki tata kelola dan meningkatkan integritas pelayanan publik,” ujar Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar.
Sorotan KPK: Penguatan Sistem dan Pencegahan
Dalam Rakor tersebut, tim KPK RI menyoroti pentingnya penguatan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital, pengawasan aset daerah, pengendalian gratifikasi, serta kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Wakil Ketua KPK RI yang hadir langsung dalam Rakor menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya berfokus pada penindakan. Pencegahan melalui sistem yang kuat, transparan, dan partisipatif harus menjadi prioritas.
Baca juga: Skandal Jalan Gonda–Labuang, Galeso – Mampie, Hasil Temuan BPK Mencapai Milyaran Rupiah
“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki sistem. Polman harus jadi contoh daerah yang berani berbenah dan memperbaiki tata kelola,” tegasnya.
Pemkab dan DPRD Siap Bersinergi
Bupati dan Ketua DPRD Polman menegaskan kesiapan mereka untuk bersinergi dalam menjalankan seluruh rekomendasi KPK. Hal ini termasuk penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, hingga peningkatan keterbukaan informasi publik.
“DPRD berkomitmen mendukung penuh langkah antikorupsi yang dilakukan eksekutif maupun KPK. Kolaborasi kita bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan Polman yang lebih bersih,” ungkap Ketua DPRD Polman.
Selain itu, Rakor juga menghasilkan sejumlah rencana aksi konkret, seperti:
-
Digitalisasi layanan perizinan dan pengadaan barang/jasa
-
Penertiban aset dan pengamanan tanah milik daerah
-
Pembentukan unit pengendalian gratifikasi dan pelaporan benturan kepentingan
-
Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan integritas dan antikorupsi
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat. Ini gerakan kolektif. Harus dimulai dari ruang kelas, kantor desa, hingga ruang rapat DPRD,” ujar perwakilan Direktorat Korsup Wilayah KPK.
Penutup: Jalan Panjang Menuju Pemerintahan Bersih
Rakor antara KPK RI dan Pemkab Polman menjadi langkah awal yang kuat dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
