Polewali Mandar — Proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Polewali Mandar kini justru menjadi sorotan publik setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya indikasi kerugian negara hingga miliaran rupiah. Proyek yang dimaksud mencakup pembangunan jalan di dua titik strategis: Jalan Gonda–Labuang dan Jalan Galeso–Mampie.
Dalam laporan audit BPK terbaru, ditemukan berbagai kejanggalan serius yang menimbulkan pertanyaan besar terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek fisik yang didanai dari APBD tersebut.
Temuan BPK: Mark-up Anggaran hingga Proyek Tidak Sesuai Spesifikasi
Laporan BPK menyebutkan bahwa total temuan mencapai angka lebih dari Rp 5 miliar, yang tersebar dalam berbagai bentuk pelanggaran. Mulai dari mark-up harga material, perbedaan volume pekerjaan antara laporan dan realisasi, hingga kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis.
“Ada dugaan kuat bahwa sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, namun tetap dilakukan pembayaran penuh,” ungkap salah satu auditor BPK yang enggan disebutkan namanya.
Di beberapa titik, jalan yang baru selesai dibangun bahkan telah mengalami kerusakan parah, memperkuat dugaan bahwa pekerjaan dilakukan secara asal-asalan, tanpa pengawasan ketat dari pihak terkait.
Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat dan Rekanan
Seiring dengan mencuatnya skandal ini, mencuat pula dugaan keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Polewali Mandar yang disebut memiliki koneksi erat dengan rekanan pelaksana proyek.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi setempat telah melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Mereka meminta agar temuan BPK tidak berhenti pada rekomendasi administratif saja, tetapi ditindaklanjuti secara hukum untuk memberi efek jera.
“Kami tidak ingin ini jadi siklus tahunan. Setiap proyek jalan selalu ada masalah. Sudah waktunya penegak hukum turun tangan,” ujar Herman Daeng Toba, aktivis LSM Anti Korupsi Mandar (AKM).
Baca juga: Sambut HUT RI ke-80, Polres Polman Tebar Semangat Nasionalisme Lewat Pembagian Bendera
Respons Pemkab dan DPRD Masih Minim
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait temuan BPK tersebut. Sementara itu, pihak DPRD setempat juga dinilai lamban merespons persoalan ini. Beberapa anggota dewan yang dikonfirmasi media menyatakan bahwa pihaknya masih akan mendalami laporan audit tersebut sebelum mengambil sikap.
Namun, publik menilai keterlambatan ini justru menunjukkan adanya indikasi bahwa persoalan tersebut tidak ingin dibuka secara transparan ke publik.
Desakan Audit Investigatif dan Penyelidikan Pidana
Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi pemuda menyerukan agar BPK segera melakukan audit investigatif lanjutan. Mereka juga mendorong agar aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Negeri Polman atau KPK, turun tangan jika ditemukan unsur pidana dalam proyek tersebut.
“Jika benar ada kerugian negara, maka ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan masuk ranah tindak pidana korupsi,” tegas Dr. Salim Arsyad, pakar hukum tata negara dari Universitas Sulbar.
Akhir Kata: Ujian Integritas bagi Pemerintah Daerah
Skandal Jalan Gonda–Labuang dan Galeso–Mampie menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tengah kondisi infrastruktur yang masih minim, praktik seperti ini justru mengkhianati amanah rakyat dan memperburuk kepercayaan publik.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dan nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Jangan sampai kasus ini berlalu begitu saja tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.
