Hotman Paris BPKP Tak Rugikan Negara, Sudah Nyatakan Jelas
Agen Berita Polewali— Hotman Paris BPKP Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya angkat bicara secara tegas soal polemik yang sempat menyeret nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Ia menegaskan bahwa kasus dugaan penyimpangan dalam proyek digitalisasi pendidikan tak mengandung unsur kerugian negara, merujuk pada hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pernyataan itu disampaikan Hotman dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (10/10), usai munculnya kembali sorotan publik terhadap program digital Kemendikbudristek pada masa kepemimpinan Nadiem.
Audit BPKP Jadi Kunci
Hotman menyebut bahwa hasil audit dari BPKP adalah fakta hukum yang tak bisa dibantah. Dalam hasil tersebut, dinyatakan secara eksplisit bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan program yang sempat diperiksa itu.
“Sudah jelas, BPKP menyatakan tidak ada unsur kerugian negara. Jadi dari mana dasar hukum untuk mempersoalkan ini terus-menerus? Hentikan tudingan liar,” tegas Hotman.
Ia menilai isu yang berkembang selama ini lebih banyak didorong oleh narasi politis dibandingkan fakta hukum.
Baca Juga: Marc Klok hingga Yakob Sayuri Jadi Sasaran Netizen Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi
Nadiem Makarim Tak Terkait Dugaan Korupsi
Isu yang mencuat ke publik sebelumnya menyangkut proyek digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan perangkat teknologi di sekolah-sekolah.
Namun, sejumlah pihak sempat menuding adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Hotman mengatakan, nama Nadiem tidak masuk dalam temuan negatif, baik oleh BPKP maupun dalam proses klarifikasi di aparat hukum.
Kita harus obyektif melihatnya,” kata Hotman.
Respons Publik dan Pengamat: Perlu Klarifikasi Lanjutan
Meski pernyataan Hotman dan BPKP memperjelas posisi hukum kasus ini, sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu membuka hasil audit tersebut secara transparan ke publik. Hal ini penting untuk meredam spekulasi serta mencegah politisasi kasus menjelang tahun-tahun politik.
“Kalau memang sudah ada audit resmi, maka publik perlu tahu konteks lengkapnya. Ini penting agar tidak terjadi trial by social media,” ujarnya.
Hotman Paris BPKP Minta Media Tak Jadi Alat Penghakiman
Di akhir konferensi pers, Hotman Paris juga menyindir media yang menurutnya terlalu cepat membangun persepsi publik tanpa dasar hukum kuat.
“Nama baik seseorang bisa rusak karena persepsi yang tidak berdasar. Mari kita hormati proses hukum dan jangan jadikan isu ini sebagai komoditas politik atau media,” ujarnya.
Ia juga menyatakan siap mendampingi jika pihak-pihak tertentu berupaya menghidupkan kembali kasus ini tanpa dasar bukti.
Kesimpulan
Dengan pernyataan resmi BPKP bahwa tak ada kerugian negara dalam proyek digitalisasi pendidikan, posisi Nadiem Makarim dalam pusaran isu dugaan korupsi kian jelas: tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.
