Semarang, Jawa Tengah — Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan viralnya tangkapan layar surat permintaan sepeda motor Yamaha N-Max sebagai hadiah pelepasan pensiun salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu beragam tanggapan dari warganet, sebagian besar mempertanyakan etika dan kelayakan permintaan tersebut.
Merespons hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa surat permintaan tersebut bukanlah surat resmi dari pemerintah daerah, melainkan inisiatif internal dari instansi tempat pejabat yang bersangkutan bekerja.
“Itu bukan permintaan dari Pemkab atau Sekretariat Daerah. Itu adalah permintaan internal dalam bentuk pengajuan dari rekan-rekan satu instansi sebagai bentuk penghargaan pribadi. Bukan pengadaan dari APBD,” ujar Djarot dalam keterangannya, Rabu (30/7).
Tidak Dibebankan ke Anggaran Daerah
Djarot menjelaskan bahwa pemberian kenang-kenangan kepada pegawai yang pensiun sudah menjadi kebiasaan di sejumlah instansi sebagai bentuk apresiasi.
“Kalau kenang-kenangan dari kolega atau rekan kerja itu hal wajar, asal tidak membebani keuangan negara. Dan sejauh yang kami ketahui, dalam kasus ini tidak ada penggunaan dana APBD,” tambahnya.
Menurut Djarot, Pemkab Semarang sangat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui konteks sebenarnya.
Baca juga: Muncul Tersangka Baru Kasus Mansion Karaoke Semarang
Klarifikasi untuk Redam Spekulasi
Viralnya surat permintaan motor N-Max itu sempat menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa ada praktik gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Menanggapi hal itu, Djarot menyayangkan penyebaran informasi yang tidak utuh dan menyebut perlunya klarifikasi langsung dari sumber terkait agar tidak menimbulkan kegaduhan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan, tapi sebaiknya semua pihak juga berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Klarifikasi harus disampaikan agar tidak menimbulkan opini yang keliru,” ujarnya.
Harapan ke Depan: Profesionalisme dan Etika ASN
“Kita harus tetap menjaga marwah sebagai pelayan publik. Penghargaan kepada purnatugas adalah bentuk apresiasi, tapi harus tetap pada koridor aturan dan etika,” pungkasnya.
