Kabupaten Mamuju Dihebohkan Lonjakan Kekerasan Anak hingga 43 Kasus di Awal 2024

Mamuju dalam Bayang-Bayang: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Perlu Kekuatan Bersama untuk Melindungi Masa Depan

Agen Berita Polewali– Kabupaten Mamuju, ibukota Provinsi Sulawesi Barat, tengah dihadapkan pada sebuah realitas pahit yang mengusik ketenangan. Di balik pesona alam dan keramah-tamahan masyarakatnya, tersembunyi tren mengkhawatirkan yang mengancam masa depan generasi penerus: peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Mamuju, Hj. Masithah Syam, dalam sebuah dialog interaktif di RRI Mamuju, angka kekerasan pada anak melonjak dari 28 kasus pada tahun 2023 menjadi 43 kasus di tahun 2024. Ironisnya, di saat yang bersamaan, kasus kekerasan terhadap perempuan justru mengalami penurunan dari 16 menjadi 14 kasus. Data ini bukan sekadar angka statistik belaka, melainkan cerminan dari luka dan trauma yang dialami oleh puluhan anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Mengurai Benang Kusut: Faktor Pendorong Kekerasan

Apa yang menjadi akar permasalahan dari peningkatan kasus yang memilukan ini? Menurut Hj. Masithah Syam, setidaknya ada dua faktor utama yang berperan besar.

1. Pola Asuh dalam Keluarga yang Belum Maksimal: Keluarga seharusnya menjadi benteng pertama dan utama bagi perlindungan anak. Namun, seringkali, pola pengasuhan yang tidak tepat menjadi pemicu awal. Stres ekonomi, kurangnya pemahaman tentang perkembangan anak, konflik rumah tangga, dan ketidakhadiran figur orang tua yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan. Anak menjadi sasaran pelampiasan emosi, atau pengabaian yang juga merupakan bentuk kekerasan.

2. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi: Era digital bagai pisau bermata dua. Di satu sisi membuka jendela ilmu pengetahuan, di sisi lain menjadi ancaman serius jika tidak diawasi. Masithah menekankan bahwa penggunaan gadget dan internet tanpa bimbingan orang tua kerap membuat anak terpapar konten-konten kekerasan, pornografi, dan perundungan (cyberbullying) yang tidak sesuai dengan usiannya. Paparan ini tidak hanya berpotensi meniru tindakan kekerasan tetapi juga membuat mereka menjadi korban kekerasan siber.

Langkah Konkret Pemerintah Daerah: Dari Regulasi ke Aksi

Menyadari beratnya tantangan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tidak tinggal diam. Hj. Masithah menjelaskan berbagai langkah yang telah dan akan terus dilakukan. Komitmen ini ditunjukkan dengan memiliki empat Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum kuat untuk melindungi perempuan dan anak:

1. Perda Pengarusutamaan Gender

2. Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan (Nomor 8 Tahun 2023)

3. Perda Perlindungan Anak

4. Perda Kabupaten Layak Anak

Baca Juga: Suara Lantunan Kalimat Thayyibah Warnai Dzikir Bersama Usai Magrib di Mamuju

Keberadaan Perda-perda ini menjadi dasar hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Selain itu, DPPA Mamuju gencar melakukan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, adalah kejahatan yang harus dihilangkan.

Upaya penanganan kasus juga melibatkan pendampingan korban, bekerja sama dengan pihak kepolisian, unit pelayanan terpadu, dan lembaga masyarakat untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang komprehensif.

Membangun Pertahanan Bersama: Peran Keluarga dan Masyarakat

Regulasi dan program pemerintah tidak akan berarti tanpa dukungan dan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat. Pertempuran melawan kekerasan anak harus dimenangkan di garis depan, yaitu di rumah dan lingkungan sekitar kita.

• Memperkuat Ketahanan Keluarga: Orang tua perlu terus belajar dan meningkatkan kapasitas dalam pola asuh anak yang positif. Komunikasi yang terbuka, penanaman nilai-nilai moral, serta memberikan perhatian dan waktu yang berkualitas adalah kunci utama.

• Pengawasan Bijak terhadap Teknologi: Orang tua harus menjadi gatekeeper bagi konten digital yang dikonsumsi anak. Gunakan parental control, batasi waktu screen time, dan yang terpenting, ajarkan literasi digital kepada anak untuk mengenali konten berbahaya.

• Meningkatkan Kewaspadaan Komunitas: Masyarakat harus berani menjadi mata dan telinga. Lingkungan sekitar harus peka terhadap tanda-tanda kekerasan pada anak. Jangan ragu untuk melapor jika melihat atau mencurigai adanya tindakan kekerasan melalui saluran yang telah disediakan, seperti ke RT/RW, polisi, atau DPPA setempat.

• Sekolah sebagai Zona Aman: Institusi pendidikan harus aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Program-program pendidikan karakter, konseling, dan mekanisme pengaduan yang aman bagi siswa perlu diperkuat.

Anak-anak adalah aset paling berharga bagi bangsa. Setiap kasus kekerasan yang menimpa mereka bukan hanya merenggut hak-hak dasar mereka untuk tumbuh bahagia, tetapi juga mengikis masa depan daerah dan bangsa.

Peningkatan kasus kekerasan anak di Mamuju adalah alarm yang harus dibunyikan keras-keras. Ini adalah panggilan kolektif untuk bergerak: pemerintah, penegak hukum, tenaga pendidik, orang tua, dan setiap individu dalam masyarakat. Dengan sinergi, komitmen, dan kepedulian yang nyata, kita dapat mengubah tren ini. Mari jadikan Mamuju sebagai kabupaten yang benar-benar layak anak, di mana setiap anak dapat tertawa, belajar, dan bermain tanpa rasa takut. Masa depan mereka, dan masa depan Mamuju, ada di tangan kita semua.